Harga TBS Sawit Kaltara Tembus Rp3.418 per Kg, Muhammad Nasir Ingatkan Nasib Petani Swadaya

TARAKAN – Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode pertama November 2026 di Kalimantan Utara mencapai Rp3.418,99 per kilogram untuk tanaman berusia 10–20 tahun. Di tengah penetapan harga tersebut, nasib petani sawit swadaya menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengingatkan bahwa tingginya harga TBS belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Petani swadaya masih menghadapi persoalan posisi tawar, akses pemasaran, kelembagaan, hingga biaya pengangkutan hasil perkebunan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat penetapan harga TBS periode I November 2026 yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan, Selasa (3/11/2026).

Rapat dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kaltara Pdt. Robenson Tadem, Wakil Ketua Komisi II Komarudin, S.Kom., M.H., anggota Komisi II Muhammad Nasir, H. Ladullah, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Turut hadir unsur pemerintah, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan perwakilan asosiasi petani.

Harga TBS Mitra Plasma Tertinggi Rp3.418,99 per Kg

Dalam rapat tersebut, harga TBS untuk pekebun mitra plasma ditetapkan berlaku mulai 1 hingga 15 November 2026. Besaran harga disesuaikan dengan umur tanaman kelapa sawit.

Untuk tanaman berusia 10–20 tahun, harga ditetapkan sebesar Rp3.418,99 per kilogram.

Berikut rincian harga TBS mitra plasma periode I November 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.967,49/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.035,47/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.166,60/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.180,21/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.203,28/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.258,33/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.317,66/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.418,99/kg

Sementara itu, harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) tercatat Rp15.101,80 per kilogram dan harga Palm Kernel Oil (PKO) sebesar Rp12.383,56 per kilogram.

Penetapan tersebut diharapkan memberikan kepastian harga bagi petani mitra plasma. Namun, Komisi II menilai pelaksanaan di lapangan tetap perlu diawasi agar petani memperoleh hak sesuai ketentuan.

Muhammad Nasir: Petani Swadaya Jangan Hanya Jadi Penonton

Muhammad Nasir menilai petani sawit swadaya masih memiliki keterbatasan dalam menikmati perkembangan harga TBS. Salah satu penyebabnya adalah belum kuatnya posisi tawar petani ketika berhadapan dengan rantai perdagangan dan perusahaan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan petani, termasuk pembentukan koperasi dan kelompok tani yang dapat membuka akses kemitraan langsung dengan pabrik kelapa sawit.

“Ketika harga TBS ditetapkan cukup tinggi, tentu kita patut bersyukur. Tetapi pertanyaan pentingnya, apakah harga tersebut juga benar-benar dinikmati oleh petani sawit swadaya? Jangan sampai harga yang tinggi hanya dirasakan oleh petani yang sudah memiliki kemitraan kuat, sementara petani swadaya masih menjual hasil kebunnya dengan harga yang jauh lebih rendah,” ujar Nasir.

Ia mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk lebih serius mendampingi petani swadaya. Pendampingan tersebut perlu mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produksi, penyelesaian legalitas kebun, serta pembukaan akses kemitraan dengan perusahaan.

“Petani swadaya jangan dibiarkan berjuang sendiri-sendiri. Mereka harus dibantu memperkuat kelembagaan, memperbaiki kualitas produksi, menyelesaikan persoalan legalitas kebun, dan membuka akses kemitraan dengan pabrik. Dengan kelembagaan yang kuat, daya tawar petani juga akan semakin baik,” jelasnya.

Nasir juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan perkebunan, biaya angkut yang tinggi, serta panjangnya rantai perdagangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga yang diterima petani berbeda cukup jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan, perkembangan industri sawit seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

Perusahaan yang Patuh Perlu Mendapat Apresiasi

Selain memperhatikan petani, Nasir juga menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan harga TBS perlu menjadi perhatian.

Ia mengapresiasi perusahaan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang aktif mengikuti rapat penetapan harga serta menjalankan kewajibannya kepada petani mitra.

“Kita harus objektif. Perusahaan dan pabrik kelapa sawit yang selama ini patuh terhadap ketetapan harga pemerintah serta aktif mengikuti rapat penetapan harga perlu diberikan apresiasi. Mereka telah menunjukkan komitmen untuk membangun hubungan usaha yang sehat dengan pemerintah dan petani,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kepatuhan perusahaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran dalam rapat. Pelaksanaan pembelian TBS di lapangan juga harus sesuai dengan ketentuan.

“Sebaliknya, apabila ada perusahaan yang melanggar ketentuan, tentu harus diberikan teguran dan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kita ingin ada keadilan. Perusahaan yang taat harus dihargai, sementara yang tidak patuh harus dibina dan ditindak sesuai ketentuan,” tegasnya.

Komisi II Soroti Transparansi dan Pengawasan Harga

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Pdt. Robenson Tadem, menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan harga TBS serta kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan petani.

Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak ekonomi Kalimantan Utara yang perlu dikelola melalui tata kelola yang sehat dan berkeadilan.

Komisi II mendorong agar komponen perhitungan harga, mulai dari perkembangan harga CPO, rendemen, hingga indeks K, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltara H. Ladullah mengingatkan pentingnya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan harga TBS.

Pengawasan perlu menjangkau proses penimbangan, penilaian kualitas buah, pemotongan berat TBS, hingga harga riil yang diterima petani. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Komarudin Dorong Satgas Pengawasan TBS dan Optimalisasi PAD

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., menyoroti perlunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga TBS agar penetapan harga tidak berhenti sebatas keputusan dalam rapat.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, termasuk menerima pengaduan petani serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan.

“Jangan sampai pemerintah hanya menetapkan harga melalui rapat, tetapi tidak memiliki pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaannya. Karena itu, perlu dibentuk atau diperkuat Satgas Pengawasan Harga TBS yang benar-benar bekerja di lapangan, menerima pengaduan petani, dan melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan,” ungkap Komarudin.

Ia menyebut pembentukan Satgas tersebut memiliki dasar dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, khususnya Pasal 25 sampai Pasal 27, yang mengatur pengawasan penerapan harga pembelian TBS pekebun mitra.

Selain pengawasan harga, Komarudin juga menilai aktivitas perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit di Kaltara menyimpan potensi penerimaan daerah yang perlu dipetakan secara serius.

Beberapa potensi yang disoroti meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta penerimaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita memiliki aktivitas perkebunan dan industri sawit yang cukup besar. Sudah seharusnya sektor ini juga memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Pemerintah perlu melakukan pendataan dan kajian yang serius, sehingga potensi penerimaan yang memang menjadi kewenangan daerah tidak terlewatkan,” jelasnya.

Komarudin menegaskan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan tidak menciptakan pungutan baru yang membebani petani kecil.

Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan pengembangan investasi, industri pengolahan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.

APKASINDO Ingatkan Kesiapan Petani Menghadapi Aturan ISPO

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Utara, Muh. Khoiruddin, turut menyampaikan perhatian terhadap kebijakan baru mengenai kewajiban rantai pasok sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Persoalan tersebut berkaitan dengan Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-5333/SM.210/E.6/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 mengenai pemberlakuan penilaian wajib rantai pasok. Dalam ketentuan tersebut diatur pemenuhan minimal 30 persen bahan baku pabrik berasal dari sumber bersertifikat ISPO.

Khoiruddin menilai kebijakan itu perlu disikapi secara serius karena petani sawit swadaya di Kaltara masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Ia mengkhawatirkan penerapan ketentuan tersebut dapat menyulitkan pemasaran TBS apabila perusahaan membatasi pembelian buah dari petani yang belum memiliki sertifikat ISPO.

APKASINDO pada prinsipnya mendukung pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan. Namun, pemerintah diharapkan terlebih dahulu memastikan kesiapan petani melalui penyelesaian legalitas lahan, pendampingan kelembagaan, fasilitasi sertifikasi, dan bantuan pembiayaan.

Khoiruddin juga berharap DPRD Kaltara dapat mengawal aspirasi petani dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat agar penerapan regulasi tidak menimbulkan dampak yang merugikan petani kecil.

Komisi II Berkomitmen Mengawal Kesejahteraan Petani

Berbagai persoalan yang dibahas dalam rapat penetapan harga TBS tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara.

Perlindungan petani swadaya, kepatuhan perusahaan, pembentukan Satgas pengawasan, optimalisasi PAD, hingga kesiapan menghadapi regulasi ISPO menjadi sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti.

Muhammad Nasir berharap kebijakan perkebunan di Kaltara dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara petani, perusahaan, dan pemerintah daerah.

“Kita ingin industri sawit di Kalimantan Utara terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang wajar, pemerintah daerah memperoleh manfaat pembangunan, tetapi yang tidak kalah penting adalah petani sawit, terutama petani swadaya, harus semakin sejahtera. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berkembangnya industri sawit di daerahnya sendiri,” pungkas Nasir.

Komisi II DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sektor perkebunan kelapa sawit agar pertumbuhan industri juga diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kalimantan Utara.